Presiden Trump dituding halangi regulasi stablecoin karena bisnis kripto miliknya. RUU GENIUS gagal disahkan di Senat.
Trump Dituding Gagalkan RUU Stablecoin Tersandung di Senat
Senat Amerika Serikat menolak membawa RUU GENIUS ke ruang sidang.
RUU ini seharusnya memberi pedoman jelas bagi penggunaan dan pengawasan stablecoin oleh Federal Reserve.
Namun, hasil pemungutan suara hanya memperoleh 48 dukungan dari 60 yang dibutuhkan.
Sebanyak 49 senator menolak, sementara 3 lainnya absen dalam pemungutan suara.
Kegagalan ini mencerminkan masih tingginya perdebatan soal arah kebijakan kripto nasional. Trump Dituding Gagalkan RUU.
RUU dan Koin Meme $TRUMP
menjelang pelantikannya kembali sebagai presiden.
Token ini memicu kontroversi karena program promosinya yang menawarkan makan malam dan tur Gedung Putih.
Kampanye ini menimbulkan pertanyaan etika, terutama karena token tersebut melonjak tajam nilainya.
Investor melihat adanya potensi penyalahgunaan jabatan demi keuntungan pribadi.
Bisnis Kripto Trump Diduga Timbulkan Konflik
Keluarga Trump dilaporkan terlibat dalam pendirian World Liberty Financial, sebuah perusahaan kripto.
Perusahaan ini merilis stablecoin yang digunakan dalam transaksi besar oleh MGX dari Abu Dhabi.
Nilai transaksinya mencapai USD 2 miliar di Binance.
Langkah ini menimbulkan kekhawatiran akan keterlibatan Trump dalam urusan bisnis saat menjabat presiden.
Demokrat Mundur karena Risiko Keamanan
Sejumlah senator Demokrat menarik dukungannya terhadap RUU GENIUS.
Mereka meminta agar regulasi kripto mencakup aturan ketat terhadap pencucian uang dan campur tangan asing.
Senator Lisa Blunt Rochester secara terbuka menyebut kepentingan pribadi Trump sebagai alasan utama penolakannya.
Isu konflik kepentingan dianggap membahayakan kepercayaan publik dan stabilitas kebijakan.
Investor Kripto Soroti Kepentingan Pribadi
Beberapa pelaku industri menyayangkan tersendatnya regulasi karena motif pribadi presiden.
Ryan Gilbert dari Launchpad Capital mengatakan bahwa ini menjadi penghalang besar terhadap kemajuan sektor kripto.
Menurutnya, kebijakan publik seharusnya berpihak pada transparansi dan keamanan investor, bukan keuntungan elite politik.
Kebijakan Kripto Terus Jadi Perdebatan
Setelah pemerintahan Biden memperketat regulasi aset digital, banyak pelaku industri berharap perubahan dari Trump.
Namun, dugaan keterlibatan Trump secara langsung dalam proyek kripto malah menciptakan situasi yang lebih rumit.
RUU anti-korupsi kripto yang diusulkan Demokrat menjadi respons langsung atas situasi ini.
Undang-undang tersebut berupaya melarang pejabat tinggi dan keluarganya untuk menerbitkan atau mempromosikan aset digital.
