
Mantan Bupati Indramamyu Lucky Hakim (tengah) saat istirahat di sela pemeriksaan di Mabes Polri, Jakarta,Jumat (14/7/2023). Lucky Hakim menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus dugaan penista agama dengan terlapor pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/hp.
Wakil Menteri Dalam Negeri Terima Kunjungan Lucky Hakim
Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya akan menerima kunjungan dari Bupati Indramayu, Lucky Hakim, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa siang. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas perjalanan Lucky ke Jepang tanpa izin, yang telah memicu perhatian publik.
Bima Arya berharap, pertemuan ini bisa memberikan klarifikasi mengenai masalah perjalanan luar negeri pejabat daerah. Dia akan menjelaskan pentingnya mengikuti aturan yang berlaku untuk menjaga kelancaran pemerintahan.
Masalah Perjalanan Tanpa Izin
Lucky Hakim bepergian ke Jepang tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri, yang melanggar peraturan. Dalam pertemuan nanti, Bima Arya akan mengingatkan Lucky agar mengikuti prosedur perjalanan yang benar, baik untuk kepentingan pribadi maupun dinas.
Bima akan menegaskan bahwa setiap perjalanan luar negeri pejabat daerah harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri. Hal ini penting untuk memastikan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
Peraturan yang Berlaku
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pejabat daerah wajib mendapat izin sebelum bepergian ke luar negeri. Jika aturan ini dilanggar, pejabat tersebut dapat dikenakan sanksi. Salah satu sanksi adalah pemberhentian sementara dari jabatan oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri.
Teguran Dari Gubernur Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah menegur Lucky karena bepergian tanpa izin. Dedi menjelaskan, meskipun perjalanan bersifat pribadi, pejabat daerah tetap harus mengikuti prosedur yang ada.
“Pejabat daerah harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat sebelum pergi ke luar negeri,” kata Dedi.
Tindak Lanjut dalam Pertemuan
Bima Arya berharap pertemuan ini bisa mengklarifikasi masalah tersebut. Lucky Hakim juga diharapkan bisa menjelaskan situasi sebenarnya. Kedua belah pihak akan membahas langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghindari kejadian serupa di masa depan.
Pentingnya Ketaatan pada Regulasi Pemerintahan
Bima mengingatkan semua pejabat daerah untuk mematuhi aturan yang ada. Ketaatan pada regulasi sangat penting untuk kelancaran pemerintahan. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah harus dijaga agar pembangunan bisa berjalan efektif.
“Regulasi yang ada bertujuan untuk memastikan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tutup Bima.