
Anggota ormas Laskar Merah Putih mengamuk di kantor Dinkes Bekasi setelah kecewa tidak bertemu Kepala Dinas. Aksi mereka sempat memicu ketegangan.
Aksi Anarkis Ormas Laskar Merah Putih Dipicu Kekecewaan
Pada Selasa (18/3/2025), sejumlah anggota organisasi masyarakat, Ormas Laskar Merah Putih mengamuk di kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi, Sukamahi, Cikarang Pusat. Insiden ini terjadi karena mereka tidak dapat bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan yang sedang menghadiri rapat di luar kantor.
Kekecewaan tersebut membuat mereka meluapkan emosi dengan melakukan aksi perusakan. Mereka mengotori lantai kantor menggunakan alas kaki yang penuh tanah merah, membuang sampah dari tong hingga berserakan di depan pintu masuk, serta menyiram lantai dengan air dari pembuangan AC.
Aksi Terekam CCTV dan Viral di Media Sosial
Seluruh kejadian ini terekam kamera CCTV kantor dan videonya beredar luas di media sosial. Dalam rekaman, terlihat seorang anggota ormas melemparkan tong sampah berisi dedaunan kering hingga menimbulkan suara keras. Aksi ini mengejutkan para pegawai yang berada di dalam kantor dan membuat mereka merasa tidak aman.
Tak hanya itu, salah satu anggota ormas bahkan secara terang-terangan menantang pegawai Dinkes melalui CCTV. Dalam video tersebut, ia berkata, “Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laskar Merah Putih. Yang lihat dari CCTV pindah ke depan untuk kita ngopi bersama walaupun di bulan puasa.”
Kericuhan Nyaris Berujung Konfrontasi
Selain merusak fasilitas kantor, aksi tersebut juga hampir berujung konfrontasi. Dalam rekaman lain, seorang pegawai perempuan berseragam ASN tampak beradu mulut dengan anggota ormas wanita. Pegawai tersebut meminta untuk tidak dibentak, namun anggota ormas membalas dengan nada tinggi, “Bukannya bentak-bentak, Mbak, enggak tahu siapa saya, hah?”
Ketegangan akhirnya mereda setelah pihak kepolisian turun tangan. Mediasi segera dilakukan untuk mencegah situasi semakin memanas.
Mediasi dan Kesepakatan Damai
Kapolsek Cikarang Pusat, AKP Elia Umboh, menyatakan bahwa setelah dilakukan mediasi, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Kedua pihak juga memutuskan untuk tidak membawa kasus ini ke jalur hukum.
Meskipun demikian, insiden ini tetap menjadi perhatian, terutama terkait potensi ancaman keamanan bagi pegawai pemerintahan dalam menjalankan tugas mereka.